Singapura – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran bersama para peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) mengikuti sesi bertema “Public Private Partnerships: Insights on Governance and Sustainability with Applications in Indonesia and Singapore”. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada Kepala Daerah mengenai strategi kemitraan pemerintah dan sektor swasta (PPP/KPBU) sebagai instrumen pembangunan yang efektif, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan. Sabtu, (15/11/2025).
Dalam sesi tersebut para peserta KPPD mendapatkan gambaran bahwa PPP bukan sekadar alternatif pendanaan, tetapi mekanisme tata kelola yang memungkinkan pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi, efisiensi biaya, dan pembagian risiko yang adil. Pendekatan ini semakin relevan di tengah tekanan kebutuhan infrastruktur, tuntutan layanan public yang lebih baik, dan agenda keberlanjutan.
Selain hal tersebut diatas, sesi ini juga menyoroti perkembangan Indonesia dalam mendorong skema KPBU di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, air minum, sanitasi, persampahan, hingga fasilitas sosial. Beberapa poin yang dicatat Siska Karina Imran bersama para peserta lainnya yaitu :
1. Kesiapan proyek KPBU mulai meningkat berkat penguatan project development facility oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.
2. Peluang kolaborasi PPP untuk layanan lingkungan dan fasilitas kota semakin terbuka bagi pemerintah daerah.
3. Tantangan yang masih dihadapi adalah penataan kelembagaan daerah, kejelasan regulasi teknis, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam setiap dokumen proyek.
Menurut Menurut Wali kota siska, pengalaman Indonesia menegaskan bahwa keberlanjutan tidak bisa menjadi tambahan di belakang, melainkan harus tertanam sejak tahap perencanaan hingga operasional. Singapura dipaparkan sebagai contoh bagaimana PPP dapat berjalan efektif jika ditopang oleh tata
kelola yang ketat dan konsisten. Beberapa pembelajaran yang dianggap relevan untuk daerah di Indonesia termasuk di Kota Kendari menurut Siska antara lain :
1. Perencanaan jangka panjang yang konsisten, sehingga proyek benar-benar siap sebelum ditawarkan ke swasta.
2. Mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan terukur, memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga.
3. Integrasi aspek keberlanjutan dan teknologi rendah karbon dalam infrastruktur, sejalan dengan visi kota cerdas.
4. Pendekatan whole-of-government / kolaborasi seluruh sektor pemerintah yang meminimalkan tumpang tindih kebijakan.
Lebih lanjut Siska menilai bahwa KPPD model Singapura dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang ingin memperkuat tata kelola PPP, termasuk dalam transportasi, pengelolaan lingkungan, dan digitalisasi layanan publik. Sejumlah peluang yang dapat dikembangkan di Kota Kendari menurutnya yaitu :
1. Mendorong skema KPBU untuk pengelolaan sampah, fasilitas publik, dan revitalisasi ruang kota serta pengembangan smart city.
2. Mempersiapkan proyek secara komprehensif, termasuk studi kelayakan, pemetaan risiko, dan desain teknis yang matang.
3. Memperkuat kapasitas ASN dalam penyiapan, negosiasi, dan pengawasan proyek PPP.
4. Mengintegrasikan agenda circular economy, smart city, serta ketahanan sosial ekonomi dalam desain infrastruktur.
Terakhir Siska menegaskan pembelajaran dari KPPD ini sangat relevan dengan arah pembangunan Kota Kendari yang menekankan tata kelola yang bersih, inovatif, dan berbasis keberlanjutan.
“Melalui sesi PPP ini, kami dan kepala daerah peserta KPPD mendapatkan wawasan strategis yang dapat diterapkan langsung dalam pengelolaan pembangunan
daerah. PPP merupakan alat penting untuk mempercepat pembangunan kota, meningkatkan layanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan lebih berkelanjutan.” Tutup Siska.
